Selasa, 2014 Januari 21
Menteri Ekonomi Israel menentang keras pembentukan negara Palestina dan mengklaim bahwa hal itu merugikan Israel.
Naftali Bennett mengemukakannya pada hari Senin (20/1) dalam pertemuan partai sayap kanan Rumah Yahudi, yang anggotanya telah mengancam Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk keluar dari barisan koalisi jika perundingan dengan Otoritas Ramallah berlanjut.
"Sebuah negara Palestina akan menghancurkan perekonomian Israel," katanya.
Bennett juga seruan Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni yang sebelumnya mengatakan bahwa perundingan akan menghentikan gelombang boikot ekonomi anti-Israel.
Livni, yang merupakan juru runding Israel dalam perundingan damai dengan Otorita Ramallah, juga mengecam pernyataan Bennett, dan menegaskan bahwa ia harus memutuskan apakah ia mewakili Israel atau hanya sebagai rabi ekstremis di pemukiman terisolasi.
Eksistensi dan perluasan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina pendudukan merupakan hambatan besar bagi upaya untuk membangun perdamaian di Timur Tengah.
Pada tanggal 17 Januari, pemimpin Otoritas Ramallah Mahmud Abbas mengatakan rezim Israel telah menggunakan perundingan sebagai "kedok" untuk memperluas pemukimannya di Tepi Barat pendudukan.
Israel baru-baru ini mengumumkan pembangunan 1.800 unit permukiman baru di Tepi Barat.
Pengumuman ini memicu reaksi kemarahan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Bennett juga seruan Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni yang sebelumnya mengatakan bahwa perundingan akan menghentikan gelombang boikot ekonomi anti-Israel.
Livni, yang merupakan juru runding Israel dalam perundingan damai dengan Otorita Ramallah, juga mengecam pernyataan Bennett, dan menegaskan bahwa ia harus memutuskan apakah ia mewakili Israel atau hanya sebagai rabi ekstremis di pemukiman terisolasi.
Eksistensi dan perluasan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina pendudukan merupakan hambatan besar bagi upaya untuk membangun perdamaian di Timur Tengah.
Pada tanggal 17 Januari, pemimpin Otoritas Ramallah Mahmud Abbas mengatakan rezim Israel telah menggunakan perundingan sebagai "kedok" untuk memperluas pemukimannya di Tepi Barat pendudukan.
Israel baru-baru ini mengumumkan pembangunan 1.800 unit permukiman baru di Tepi Barat.
Pengumuman ini memicu reaksi kemarahan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
(IRIB Indonesia/MZ)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar